Prestasi Membanggakan, Padang Panjang Raih WTP Satu Dekade Penuh
Padang Panjang, BeritaSumbar.ID – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-10 kali secara berturut-turut diraih Kota Padang Panjang.
Tidak hanya itu, Padang Panjang juga tercatat sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumatera Barat. Berdasarkan data BPK, tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 86,02 persen, menempatkan Kota Padang Panjang sebagai peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, yang didampingi Ketua DPRD, Imbral, di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (29/05).
Sudarminto menyampaikan, opini WTP diberikan karena laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dinilai telah disusun secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.
“Opini WTP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini juga menjadi indikator bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang yang mampu mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah selama satu dekade terakhir.
Sementara itu, Wali Kota Hendri Arnis menyebut capaian WTP ke-10 tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjaga integritas serta profesionalisme pengelolaan keuangan.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah. Keberhasilan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” katanya.
Hendri menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, termasuk penyelesaian berbagai persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian.
“Kami berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang pada tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
Menurut Hendri, pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran.
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan melalui penguatan teknologi informasi, peningkatan kualitas data keuangan, penguatan koordinasi antar-OPD, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal melalui optimalisasi peran Inspektorat Daerah dan peningkatan pengawasan administrasi di setiap perangkat daerah terus dilakukan guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, Zia Ul Fikri, mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
“Keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Capaian WTP ke-10 berturut-turut dan posisi sebagai daerah terbaik kedua dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (RO)
