Ketua DPRD Tanah Datar Soroti Jalan Provinsi yang Rusak dan Perubahan Skema UHC ke Program Berobat Bansos
Tanah Datar, BeritaSumbar.ID,- Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyoroti dua persoalan yang belakangan ramai menjadi perhatian publik, yakni kondisi jalan berlubang yang banyak dikeluhkan masyarakat serta perubahan skema layanan Universal Health Coverage (UHC) menjadi program Berobat Bansos.
Pernyataan itu disampaikan Anton Yondra kepada awak media usai menghadiri kegiatan Musrenbang di Pagaruyung, Selasa (31/3/2026).
Menurut Anton, persoalan jalan rusak kerap menjadi perbincangan hangat di media sosial, bahkan hingga mendapat sorotan dari para perantau. Namun, ia menegaskan tidak seluruh ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
“Jalan buruk pemerintah daerah selalu disalahkan di media sosial, padahal itu adalah jalan provinsi. Begitu juga kami di DPRD, padahal upaya perbaikan telah beberapa kali kami perjuangkan, tapi kami selalu salah di media sosial,” kata Anton.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, karena kerusakan pada jalan berstatus provinsi kerap dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah daerah maupun DPRD Tanah Datar.
Selain persoalan infrastruktur jalan, Anton juga menyinggung perubahan skema UHC yang disebut beralih ke program Berobat Bansos. Menurutnya, DPRD Tanah Datar terkejut atas perubahan tersebut.
Anton menilai, sebelumnya kelanjutan program UHC telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam APBD 2024. Karena itu, ia menegaskan perubahan kebijakan semestinya dibahas terlebih dahulu secara bersama.
“Pemda seharusnya memberitahukan atau merumuskan terlebih dahulu dengan DPRD, jangan langsung main ganti-ganti program saja, karena ini menyangkut jaminan kesehatan masyarakat Tanah Datar,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang berkaitan dengan layanan kesehatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas secara matang agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
DPRD, kata Anton, pada prinsipnya mendukung program yang berpihak kepada masyarakat. Namun, ia berharap setiap perubahan kebijakan strategis dilakukan melalui koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, terutama yang menyangkut pelayanan dasar seperti kesehatan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait pernyataan Ketua DPRD tersebut. (McD)
