Heboh, Jalan Pasar - Simpang Asrama Mulus Dititik Yang Diduga Milik Pejabat, Ruas Lain Yang Rusak Parah Di Biarkan
Tanah Datar,BeritaSumbar.ID, — Proyek perbaikan bahu jalan di jalur Pasar–Simpang Asrama mendadak jadi sorotan tajam publik. Warga mencium adanya kejanggalan karena perbaikan terlihat begitu rapi di satu titik tertentu, sementara hanya beberapa meter dari sana, ruas jalan dengan kondisi lebih memprihatinkan justru terkesan dibiarkan begitu saja.
Sorotan itu mengarah pada lokasi di depan sebuah toko/percetakan yang oleh warga disebut-sebut diduga terkait dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar. Di titik itu, bahu jalan tampak diperbaiki sedemikian rupa. Namun anehnya, di lokasi yang tidak jauh, tepatnya di depan Bank Mandiri dan Pertamina Parak Juar, kerusakan bahu jalan yang disebut warga sudah cukup parah belum juga tersentuh perbaikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan keras dari masyarakat: apakah proyek infrastruktur publik kini dikerjakan berdasarkan kebutuhan umum, atau justru mengikuti titik yang dianggap dekat dengan kepentingan pejabat? Pertanyaan itu mencuat karena perbedaan perlakuan di dua lokasi yang jaraknya sangat berdekatan dianggap terlalu mencolok untuk diabaikan.
Seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan mengaku heran melihat pola pengerjaan tersebut. Menurutnya, masyarakat sulit menepis dugaan adanya perlakuan khusus jika fakta di lapangan menunjukkan lokasi tertentu diperbaiki, sementara titik lain yang lebih rusak justru belum disentuh.
“Ya biasalah, mungkin karena di depan tempatnya kepala dinas, tentu diperbaiki. Tapi apakah ini adil?” ungkap warga tersebut.
Pernyataan itu menjadi cermin keresahan publik. Sebab, bila anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat, maka logikanya perbaikan harus mengutamakan ruas yang paling mendesak dan paling banyak dibutuhkan masyarakat, bukan malah memunculkan kesan bahwa proyek berjalan dengan standar berbeda di lokasi berbeda.
Yang membuat warga makin bertanya-tanya, titik di depan Bank Mandiri dan Pertamina Parak Juar justru dinilai memiliki tingkat kerusakan yang lebih mengganggu pengguna jalan. Selain berada di kawasan lalu lintas yang cukup padat, kerusakan di sana disebut berpotensi membahayakan pengendara. Namun sampai kini, belum terlihat penanganan yang sebanding dengan titik lain yang justru sudah dibenahi.
Situasi ini tentu memukul rasa keadilan publik. Di tengah tuntutan transparansi penggunaan anggaran daerah, proyek semacam ini seharusnya dijalankan dengan ukuran yang jelas: tingkat kerusakan, urgensi, dan kepentingan masyarakat luas. Jika tidak, maka ruang kecurigaan akan terbuka lebar, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah bisa terus tergerus.
Publik kini menunggu keberanian Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar untuk buka suara. Apa dasar teknis penentuan titik perbaikan? Mengapa lokasi yang disebut lebih parah justru belum ditangani? Apakah ada survei lapangan yang objektif, atau justru ada faktor lain yang membuat satu titik mendapat perhatian lebih istimewa dibanding titik lain?
Media ini menilai, klarifikasi resmi sangat penting agar polemik ini tidak berkembang menjadi dugaan liar yang makin merusak citra pemerintah. Jika memang pekerjaan itu murni berdasarkan pertimbangan teknis, maka PUPR wajib menjelaskannya secara terbuka. Namun jika tidak, maka wajar bila publik mempertanyakan apakah proyek jalan ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya kebetulan sangat berpihak pada lokasi tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar masih diupayakan untuk dikonfirmasi. Masyarakat berharap ada penjelasan terbuka, sebab jalan milik publik seharusnya tidak diperbaiki berdasarkan siapa yang berada di depannya, melainkan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan. (Tim)
